Pemerintahan Indonesia Pasca Pemilu 1955, Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Pemerintahan Indonesia Pasca Pemilu 1955, Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Perjalanan Indonesia setelah mendapatkan kemerdekaan memang selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Masa-masa awal kemerdekaan adalah masa yang sangat krusial dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membentuk suatu negara yang kokoh dan kuat dalam menghadapi segala rintangan. Salah satu peristiwa yang paling bersejarah dalam proses berdemokrasi di Indonesia tentu saja adalah pelaksanaan Pemilu 1955. Pemilu 1955 dianggap sebagai tonggak berdirinya demokrasi di Indonesia. Tentu bukan perkara mudah bagi sebuah negara yang masih sangat baru dalam menjalankan event demokrasi sebesar Pemilu 1955. Bahkan, meski baru pemilu 1955 merupakan pemilu pertama Indonesia, pemilu tersebut dianggap sebagai pemilu yang paling berhasil dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Setelah dilaksanakannya Pemilu 1955, ternyata itu semua adalah awal dari perjalanan panjang dalam berbangsa dan bernegara. Pasca pelaksanaan pemilu1955, ternyata masih saja terjadi beberapa gejolak pasca pemilu 1955. Gejolak dan ketegangan ini pada umumnya terjadi pada golongan elite politik pada masa itu, terutama para pemangku kebijakan tingkat pusat. Ketegangan pemerintahan pasca pemilu 1955 ini muncul karena timbulnya banyak masalah pada kabinet pada saat itu yang kemudian menuntut perdana menteri segera mengembalikan mandatnya. Puncaknya adalah, runtuhnya kabinet Burhanuddin Harahap yang kemudian Soekarno segera memerintahkan Ali Sastroamijoyo untuk membentuk kabinet baru yang kemudian diberi nama Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Terbentuknya kabinet Ali Sastroamijoyo II tentu diharapkan bisa menjaga stabilitas politik nasional sehingga Negara bisa segera berkonsentrasi untuk membangun.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah adalah kabinet Koalisi tiga partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan beberapa partai kecil lainnya. Ali Sastroamijoyo sendiri pernah membentuk kabinet yang dulu diberi nama Kabinet Alisastroamijoyo I. Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini mendapatkan tentangan dari PKI dan PSI yang tidak masuk dalam anggotanya. Jumlah menteri di salam Kabinet Alisastroamijoyo II adalah 24 orang. Dalam program Kabinet Ali Sastroamijoyo II, sudah disusun program jangka panjang lima tahunan termasuk di dalamnya masalah memperjuangkan Irian Barat untuk masuk ke Indonesia. Diantara program Kabinet Ali Sastroamijoyo II yang lainnya adalah melaksanakan pembentukan daerah otonom, mempercepat pemilihan anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keuangan negara sehingga tercapai keseimbangan anggaran belanja, serta berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini mendapatkan kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno saat itu. Kepercayaan penuh tersebut bisa dilihat dari pidato Soekarno di depan parlemen pada tanggal 26 Maret 1956. Pada saat itu, Presiden Soekarno menyebutkan bahwa Kabinet Ali Sastroamijoyo II sebagai titik tolak periode planning dan investement. Namun pada saat itu, pada masa Kebinet Ali Sastroamijoyo II tersebut tengah berkobar semangat anti Cina di tengah masyarakat dan timbul beberapa kekacauan di beberapa daerah.

Pada waktu itu, juga muncul ide untuk menasionalisasi beberapa perusahaan Belanda, namun sebagian besar anggota Kebinet Ali Sastroamijoyo II menolaknya. Pada saat itu, rata-rata ekonomi orang China sudah sangat kuat, sehingga pada saat itu mendorong Mr. Assat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan peraturan yang bisa melindungi pengusaha nasional. Peraturan tersebut dianngap sangat penting untuk para pengusaha Indonesia, karena dipandang pengusaha Indonesia tidak bisa bersaing dengan pengusaha nonprobumi terutama pengusaha China. Kemudian lahirlah gerakan Asaat di berbagai daerah sehingga memaksa Pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Pemerintah pun kemudian menanggapi terjadinya beberapa gejolak tersebut dengan pernyataan dari mentri perekonomian Burhanudin (NU) bahwa pemerintah akan memberi bantuan terutama kepada perusahaan yang seratus persen milik orang Indonesia.